Penertiban parkir ilegal di DKI Jakarta terus digencarkan oleh Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, transparan, dan sesuai aturan.
Namun, di tengah dorongan penegakan hukum yang tegas, muncul harapan agar kebijakan tersebut juga mempertimbangkan nasib operator parkir resmi yang sudah berizin dan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Indonesian Parking Association (IPA) Rio Octaviano menilai, ketegasan memang diperlukan untuk menekan praktik parkir liar yang merugikan publik dan daerah.
Kondisi pemotor yang nekat melaju di atas trotoar meski sudah sempit oleh parkir liar di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Selasa (26/8/2025).
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa penertiban juga harus dijalankan secara adil agar tidak menimbulkan efek negatif bagi pengusaha yang sudah patuh terhadap regulasi.
“Penertiban harus dijalankan konsisten dan menyeluruh, tapi juga perlu menjunjung prinsip keadilan. Jangan sampai operator resmi yang sudah memiliki izin justru ikut terdampak. Harus ada pembedaan yang jelas antara pelaku parkir ilegal dan pengusaha berizin,” ujar Rio kepada Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, praktik parkir tanpa izin selama ini tidak hanya menimbulkan kesemrawutan dan menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menggerus potensi pendapatan daerah.
Karena itu, ia menilai perlu ada keseimbangan antara penindakan, pembinaan, dan pengawasan agar upaya penertiban menghasilkan dampak jangka panjang.
“Yang dibutuhkan bukan hanya tindakan razia, tapi juga pembinaan dan kebijakan yang memberi kepastian bagi semua pihak. Dengan begitu, penegakan hukum berjalan efektif tanpa merugikan pelaku usaha yang tertib,” ujarnya.
Jajaran parkir motor liar di depan Margonda Residence, Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Selasa (26/8/2025).
Di sisi lain, pengawasan izin parkir juga perlu diperkuat di tingkat kecamatan agar potensi pelanggaran bisa terdeteksi lebih dini.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada razia lapangan, tetapi juga pada pembenahan sistem perizinan dan transparansi pengelolaan.
Langkah yang seimbang diharapkan dapat menciptakan ekosistem parkir yang lebih sehat dan profesional di Jakarta—di mana penegakan hukum berjalan tegas, pengusaha resmi terlindungi, dan masyarakat mendapatkan layanan parkir yang aman serta tertib.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
