Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa seluruh lokasi parkir yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI wajib menerapkan sistem pembayaran nontunai atau cashless.
“Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang dikelola oleh Pemda itu harus cashless. Enggak boleh lagi yang kemudian transaksinya itu secara manual,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
Namun, rencana tersebut mendapat sorotan dari Ketua Indonesia Parking Association (IPA), Rio Octaviano.
Ia menilai implementasi sistem cashless tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa mempertimbangkan dampak finansial bagi operator di lapangan.
“Begitu kita menggunakan cashless, cost-nya akan banyak lagi,” ujar Rio kepada Kompas.com, Sabtu (4/10/2025).
Ia menjelaskan, sistem nontunai memang sejalan dengan semangat transparansi, tetapi di sisi lain menimbulkan biaya tambahan yang cukup signifikan.
Di antaranya adalah Merchant Discount Rate (MDR), settlement fee, aggregator fee, hingga investasi baru untuk koneksi internet dan sistem pengelolaan transaksi digital.
Ilustrasi parkir cashless
Menurut Rio, kebijakan ini perlu dikaji matang agar tidak justru membebani operator parkir, terutama pelaku kecil dan menengah.
“Kalau mau disamaratakan semuanya dengan cashless, ayo kita duduk lagi supaya bisa ketemu titik tengahnya,” katanya.
Rio menegaskan bahwa pelaku industri parkir pada dasarnya tidak menolak digitalisasi, namun berharap pemerintah memperhitungkan realitas biaya di lapangan.
“Kami dukung sistem cashless, tapi mari pikirkan bersama biayanya agar hasilnya bisa win-win solution,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, bisnis parkir tidak bisa dilihat hanya dari pendapatan kotor karena ada banyak komponen biaya seperti SDM, operasional, dan amortisasi.
“Kalau biaya tambahan tidak diperhitungkan, margin yang tersisa untuk operator akan semakin kecil,” ucapnya.
Rio berharap, sebelum kebijakan diterapkan sepenuhnya, Pemprov DKI dan DPRD bisa membuka ruang diskusi dengan pelaku industri.
Dengan begitu, transformasi menuju sistem cashless dapat berjalan efektif tanpa membuat pengusaha kecil kewalahan.
