- Diketahui pajak progresif adalah sistem tarif pajak yang besarannya meningkat sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu orang atau satu alamat.
Makin banyak kendaraan yang terdaftar atas nama dan alamat yang sama, semakin tinggi pula persentase pajak yang wajib dibayar.
Kebijakan ini diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda Jateng) sebagai upaya mengendalikan jumlah kendaraan di jalan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).
Danang Wicaksono, Kepala Bidang PKB Bapenda Jawa Tengah, mengatakan hampir semua provinsi di Indonesia menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor.
“Hampir semua, kecuali ketika ada program diskon atau pemutihan pajak, pajak progresif baru dihapuskan selama periode tertentu,” ucap Danang melansir Kompas.com.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 10 Ayat 1b, disebutkan bahwa untuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6 persen.
Setiap provinsi bisa mengatur besarnya pajak progresif melalui Peraturan Daerah (Perda).
Sementara di Jawa Tengah, pajak progresif diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023.
Rincian tarif pajak kendaraan bermotor:
