Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai pemerintah perlu melibatkan pelaku usaha dalam penyusunan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dimulai pada 2027.
Agus Pratiknyo, Wasekjen DPP Aptrindo mengatakan, hampir setahun pemerintahan baru berjalan, namun asosiasi pengusaha truk belum diajak berdiskusi untuk mencari solusi terbaik oleh Kementerian Perhubungan.
"Aptrindo akhirnya diajak diskusi dengan Korlantas, kita berikan masukan. Semangat pak AHY mewujudkan Zero ODOL perlu diapresiasi, tapi masa iya sih langsung nol? Tahapannya seperti apa?," kata Agus kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2025).
Ilustrasi penindakan truk ODOL
Ia menganalogikan persoalan ODOL seperti penyakit kolesterol yang perlu dikendalikan secara bertahap. Kalau langsung dibilang zero atau nol, maka bisa merembet ke mana-mana.
“Odol itu semacam kolesterol, tidak bisa serta-merta ditangani langsung drastis, malah sakitnya ke mana-mana. Pelan tapi pasti,” ujarnya.
Pengusaha truk pada umumnya tidak menolak program Zero ODOL. Cuma memang ada harapan proses penyusunan kebijakannya itu bersifat inklusif.
“Kami tidak menolak program Zero Odol. Tapi apabila solusi itu hanya pemerintah saja yang mikir, apakah bisa implementatif? Belum tentu,” kata Agus.
Apalagi belakangan ini pemerintah komunikasinya lebih banyak melibatkan sopir, bukan pengusahanya. Seharusnya semua pihak dilibatkan, kalau terus begitu, Agus pesimis 2027 bisa Zero ODOL.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.
